Pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN
Pengertian Dan Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system
perdagaangan bebas antara Negara-negara asean. Indonesia dan sembilan negara
anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC).
Pada KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997 Para Pemimpin
ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan
sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi
kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN Vision 2020).
Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN
menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari
integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, ASEAN Security Community dan
Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas
ASEAN. Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membangun Komunitas
ASEAN pada tahun 2020.
Selanjutnya, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang
diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat
untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan target yang jelas dan
jadwal untuk pelaksanaan.
Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para Pemimpin
menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas
ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Visi 2020 dan ASEAN Concord II,
dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas
ASEAN pada tahun 2015 Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk
mempercepat pembentukan Komunitas
Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan
perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran
modal yang lebih bebas.
Karakteristik Dan Unsur Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA)
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir
dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada
konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan
memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas
waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus
bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar,
inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral
serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi
yang efektif berbasis aturan.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai
pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan
mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada
inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas;
memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan
memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan
Masyarakat Ekonomi ASEAN,
Pada saat yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan
mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara
Kamboja, Laos, Myanmar dan VietNam melalui Initiative for ASEAN Integration dan
inisiatif regional lainnya.
Bentuk Kerjasamanya adalah :
Pengembangan
sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
Pengakuan
kualifikasi profesional;
Konsultasi lebih
dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan;
Langkah-langkah
pembiayaan perdagangan;
Meningkatkan
infrastruktur
Pengembangan
transaksi elektronik melalui e-ASEAN;
Mengintegrasikan
industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah;
Meningkatkan
keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Pentingnya perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan
kebutuhan untuk Komunitas ASEAN secara keseluruhan untuk tetap melihat ke
depan,
karakteristik utama Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA):
Pasar dan basis
produksi tunggal,
Kawasan ekonomi
yang kompetitif,
Wilayah
pembangunan ekonomi yang merata
Daerah terintegrasi
penuh dalam ekonomi global.
Karakteristik ini saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan
unsur-unsur yang dibutuhkan dari masing-masing karakteristik dan harus
memastikan konsistensi dan keterpaduan dari unsur-unsur serta pelaksanaannya
yang tepat dan saling mengkoordinasi di antara para pemangku kepentingan yang
relevan.
